Mogok Bahas Anggaran, Banggar Melanggar Sumpah Jabatan
Jakarta - Hingga kini Badan Anggaran (Banggar) DPR masih melakukan mogok melakukan pembahasan anggaran. Sikap Banggar tersebut ternyata telah melanggar sumpah jabatannya sebagai anggota Banggar.
"Jadi kalau mereka mogok, mereka tidak melaksanakan tugas yang eksplisit disebut dalamm pasal 107 UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sebagai individu mereka juga melanggar sumpah jabatan," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo ketika berbincang dengan detikcom, Senin (26/9/2011).
Menurut Dradjad, anggota DPR yang mogok rapat bisa dilaporkan ke BK karena desersi dari tugasnya. "Soal mogok ini bukan urusan kecil, ini urusan pelanggaran UU dan sumpah jabatan," terangnya.
Dalam Pasal 107 UU MD3, dijelaskan bahwa, Banggar bertugas:
a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
f.membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
"Kami dari fraksi PAN sudah tegas menolak mogok ini. Dan bila ada anggota kami yang mogok akan dikenai sanksi bisa dipindahkan dari Komisi," imbuhnya.
sumber : http://www.detiknews.com
"Jadi kalau mereka mogok, mereka tidak melaksanakan tugas yang eksplisit disebut dalamm pasal 107 UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). Sebagai individu mereka juga melanggar sumpah jabatan," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo ketika berbincang dengan detikcom, Senin (26/9/2011).
Menurut Dradjad, anggota DPR yang mogok rapat bisa dilaporkan ke BK karena desersi dari tugasnya. "Soal mogok ini bukan urusan kecil, ini urusan pelanggaran UU dan sumpah jabatan," terangnya.
Dalam Pasal 107 UU MD3, dijelaskan bahwa, Banggar bertugas:
a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;
b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;
c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;
d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan
f.membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
"Kami dari fraksi PAN sudah tegas menolak mogok ini. Dan bila ada anggota kami yang mogok akan dikenai sanksi bisa dipindahkan dari Komisi," imbuhnya.
sumber : http://www.detiknews.com
Comments
Post a Comment